Zona Integritas

Reformasi Birokrasi & Tata Kelola Prima

Pembangunan Zona Integritas (WBK & WBBM)

Komitmen nyata Balai Pengembangan Kompetensi PU Wilayah VIII Makassar dalam pencegahan korupsi, penolakan gratifikasi, dan peningkatan mutu pelayanan publik melalui Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) menuju Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) serta penerapan Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) SNI ISO 37001:2016.

Pencegahan Korupsi

Komitmen Stop Gratifikasi & Budaya Integritas

Seluruh jajaran pimpinan, pejabat perbendaharaan, widyaiswara, dan staf Balai Wilayah VIII Makassar berkomitmen menolak segala bentuk suap, pungli, pemerasan, dan gratifikasi dalam penyelenggaraan pelatihan dan pelayanan publik. Prinsip 4 No's dijunjung tinggi: No Bribery, No Kickback, No Gift, No Luxurious Hospitality.

6 Area Perubahan Reformasi Birokrasi

Pilar utama transformasi tata kelola birokrasi yang bersih, akuntabel, dan melayani di lingkungan balai.

Manajemen Perubahan

Pembentukan Tim Kerja Pembangunan ZI, pembinaan Agen Perubahan (Agent of Change), internalisasi budaya kerja berintegritas, dan komitmen keteladanan pimpinan.

Penataan Tata Laksana

Standarisasi SOP operasional, digitalisasi layanan terpadu SiDAENG, penerapan e-Office/TNDE, serta keterbukaan informasi publik (PPID).

Penataan Sistem Manajemen SDM

Perencanaan kebutuhan pegawai berbasis ABK/Anjab, peningkatan kompetensi widyaiswara dan ASN, transparansi penilaian SKP kinerja, dan penegakan kode etik.

Penguatan Akuntabilitas Kinerja

Keterlibatan aktif pimpinan dalam penetapan sasaran kinerja, penyusunan LAKIP berkala, pemantauan perjanjian kinerja, dan pengelolaan anggaran akuntabel.

Penguatan Pengawasan

Implementasi Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP ISO 37001), Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG), Whistleblowing System (WBS), SPIP, dan penanganan benturan kepentingan.

Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

Pelaksanaan Maklumat Pelayanan, inovasi pelayanan publik digital, kemudahan akses informasi, dan pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM/SKM).

Sertifikasi Mutu

Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP)

Penerapan standar internasional SNI ISO 37001:2016 Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) untuk memastikan seluruh proses bisnis pelatihan, pengadaan barang/jasa, dan pengelolaan sarana prasarana berjalan transparan, akuntabel, dan bebas dari praktik penyuapan.

Regulasi, Kebijakan Mutu & Tata Cara Pengaduan

Bagaimana cara melaporkan indikasi gratifikasi atau pelanggaran?

Laporan dapat disampaikan melalui Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG) Kementerian PU, aplikasi WBS Kementerian PU (wbs.pu.go.id), atau kanal SP4N-LAPOR! (lapor.go.id) dengan jaminan perlindungan identitas pelapor.

Apa saja ruang lingkup penerapan SMAP ISO 37001 di Balai?

Mencakup seluruh kegiatan perencanaan pelatihan, pengadaan barang dan jasa, pelayanan wisma/asrama, administrasi kepegawaian, hingga pelaporan keuangan.

Bagaimana publik dapat memantau hasil survei integritas?

Balai mempublikasikan hasil Survei Penilaian Integritas (SPI) dan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) secara transparan pada portal SiDAENG dan media informasi publik balai.