Landasan Yuridis
Keterbukaan Informasi Publik
Dasar Hukum Penyelenggaraan PPID
Pelayanan keterbukaan informasi publik di Balai Pengembangan Kompetensi PU Wilayah VIII Makassar diselenggarakan berlandaskan mandat Undang-Undang No. 14 Tahun 2008, regulasi Komisi Informasi Pusat, serta ketetapan teknis Kementerian Pekerjaan Umum.
01
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008
Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP)
01
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008
Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP)
Menjamin hak setiap warga negara untuk memperoleh informasi publik, mendorong transparansi, partisipasi masyarakat, dan tata kelola badan publik yang akuntabel.
PDF
Unduh Dokumen
UU No. 14 Tahun 2008
Lembaran Negara RI • Salinan Resmi
02
Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008
02
Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008
Pedoman pelaksanaan teknis keterbukaan informasi, penetapan PPID, serta batasan pengujian konsekuensi informasi yang dikecualikan.
PDF
Unduh Dokumen
PP No. 61 Tahun 2010
Lembaran Negara RI • Salinan Resmi
03
Peraturan Menteri PU Nomor 15 Tahun 2020
Penyelenggaraan Layanan Informasi Publik di Kementerian PU
03
Peraturan Menteri PU Nomor 15 Tahun 2020
Penyelenggaraan Layanan Informasi Publik di Kementerian PU
Regulasi induk penyelenggaraan keterbukaan informasi di lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum, menegaskan prinsip layanan informasi gratis, hak pemohon, dan struktur PPID kementerian.
PDF
Unduh Dokumen
Permen PU No. 15 Tahun 2020
Kementerian PU • Salinan Resmi
04
Keputusan Menteri Pekerjaan Umum
Struktur Organisasi PPID & Daftar Informasi Publik Wajib Disediakan
04
Keputusan Menteri Pekerjaan Umum
Struktur Organisasi PPID & Daftar Informasi Publik Wajib Disediakan
PDF
Unduh Dokumen
Kepmen PU No. 647/KPTS/M/2015
Penetapan Struktur Organisasi dan Penunjukan PPID PU
PDF
Unduh Dokumen
Kepmen PU No. 450/KPTS/M/2017
Daftar Informasi yang Wajib Disediakan dan Diumumkan di Kementerian PU
05
Surat Edaran Menteri & Sekretaris Jenderal PU
Pedoman Penyelenggaraan dan SOP Layanan Permohonan Informasi Publik
05
Surat Edaran Menteri & Sekretaris Jenderal PU
Pedoman Penyelenggaraan dan SOP Layanan Permohonan Informasi Publik
PDF
Unduh Dokumen
SE Menteri PU No. 04/SE/M/2014
SOP Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik Kementerian PU
PDF
Unduh Dokumen
SE Sekjen No. 04/SE/SJ/2019
Pedoman Penyelenggaraan Layanan Informasi Publik di Kementerian PU
PDF
Unduh Dokumen
SE Sekjen No. 08/SE/SJ/2020
SOP Pelayanan Permohonan Informasi & Pengaduan Secara Daring
06
Peraturan Komisi Informasi (Per-KI) Pusat
Standar Layanan Informasi Publik & Sengketa Informasi
06
Peraturan Komisi Informasi (Per-KI) Pusat
Standar Layanan Informasi Publik & Sengketa Informasi
PDF
Unduh Dokumen
Per-KI Nomor 1 Tahun 2010
Standar Layanan Informasi Publik
PDF
Unduh Dokumen
Per-KI Nomor 1 Tahun 2013
Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik
PDF
Unduh Dokumen
Per-KI Nomor 1 Tahun 2017
Pengklasifikasian Informasi Publik
