Susuri Kali Angke 3,5 Kilometer, Menteri PU Dorong Normalisasi dan Pelebaran Sungai untuk Tekan Risiko Banjir

TANGERANG – Kementerian Pekerjaan Umum (PU) memperkuat upaya pengendalian banjir di kawasan Kali Angke melalui penanganan menyeluruh terhadap kondisi sungai dan infrastruktur pengendali banjir. Langkah ini dilakukan untuk meningkatkan kapasitas aliran sungai sekaligus mengurangi risiko banjir, khususnya dalam menghadapi musim hujan.

Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo bersama Gubernur Banten Andra Soni dan jajaran pemerintah daerah melakukan peninjauan langsung dengan menyusuri Kali Angke menggunakan perahu karet sepanjang kurang lebih 3,5 kilometer pada Jumat (30/10/2026).

Peninjauan tersebut bertujuan mengidentifikasi secara langsung berbagai persoalan yang memengaruhi kapasitas sungai dalam menampung dan mengalirkan air. Dari hasil susur sungai, ditemukan dua persoalan utama yang membutuhkan penanganan segera, yakni pendangkalan akibat sedimentasi serta penyempitan alur sungai akibat penumpukan sampah dan material lainnya.

Menteri Dody menegaskan bahwa penanganan Kali Angke tidak cukup hanya dilakukan melalui pengerukan atau normalisasi sungai. Upaya tersebut harus dibarengi dengan pelebaran pada bagian sungai yang mengalami penyempitan agar kapasitas aliran air dapat kembali optimal.

“Dari hasil peninjauan, ada dua hal yang harus kita bereskan. Pertama, pendangkalan yang perlu ditangani melalui pendalaman atau normalisasi sungai. Kedua, penyempitan yang juga harus kita atasi dengan mengembalikan lebar sungai kepada kapasitas semula,” ujar Menteri Dody.

Ia juga menginstruksikan jajaran Kementerian PU agar penanganan kedua persoalan tersebut dilakukan secara bersamaan dan terintegrasi. Menurutnya, pembangunan tanggul maupun sheet pile tidak akan memberikan hasil optimal apabila kapasitas sungai terus berkurang akibat penyempitan.

Sementara itu, Gubernur Banten Andra Soni menyampaikan bahwa penanganan Kali Angke membutuhkan sinergi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Hal ini mengingat dampak permasalahan aliran sungai tersebut tidak hanya dirasakan masyarakat Kota Tangerang, tetapi juga Tangerang Selatan hingga wilayah Jakarta.

Pemerintah Provinsi Banten telah melakukan sejumlah langkah penanganan, termasuk normalisasi sungai dengan dukungan alat berat. Selain itu, pemerintah daerah juga terus berkoordinasi terkait pembebasan lahan untuk mendukung percepatan pembangunan infrastruktur pengendali banjir. Tercatat sekitar 600 meter lahan telah dibebaskan untuk mendukung pekerjaan tersebut.

Melalui peninjauan ini, Kementerian PU mendorong percepatan penanganan Kali Angke secara terpadu, mulai dari normalisasi dan pelebaran sungai, perbaikan tanggul dan sheet pile, hingga evaluasi bangunan air yang berpotensi menghambat aliran.

Upaya tersebut diharapkan mampu meningkatkan kapasitas sungai dalam mengalirkan debit air, mengurangi potensi genangan, serta meminimalkan risiko dan dampak banjir bagi masyarakat di kawasan Tangerang Raya hingga Jakarta.

Kementerian PU juga mengajak masyarakat untuk turut menjaga kebersihan sungai dengan tidak membuang sampah ke badan sungai. Kolaborasi pemerintah dan masyarakat menjadi bagian penting dalam menjaga fungsi sungai serta mewujudkan lingkungan yang lebih aman dan tangguh terhadap risiko banjir.

#PU608 #SigapMembangunNegeriUntukRakyat #2TahunGerakNyata